Sebaiknya Kita Tahu (Fiksi Hukum) Men sana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat Tak lagi muda bukan berarti berhenti olahraga, justru karena sering olahraga kita akan merasa sehat dan muda kembali Kinerja akan jauh lebih baik dengan berolahraga Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan Mencabut : UU No.… Lanjutkan membaca Ayo Berolahraga
Kategori: Peraturan
Ibu Kota Negara bernama Nusantara
Sebaiknya Kita Tahu (Fiksi Hukum) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Undang2 ini Mengubah : 1. UU No. 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Di Provinsi Kalimantan Timur (Pasal 3a dan Pasal 5 UU No. 7 Tahun 2002) 2. UU No. 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten… Lanjutkan membaca Ibu Kota Negara bernama Nusantara
Uji Materi UU 8 th 1981 ttg Hukum Acara Pidana
Telah dilakukan uji materiil oleh MK dengan putusan sebagai berikut: 102/PUU-XIII/2015 Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “suatu perkara sudah mulai diperiksa” tidak dimaknai “permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan… Lanjutkan membaca Uji Materi UU 8 th 1981 ttg Hukum Acara Pidana
UMP & Uang Kompensasi
Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang ditetapkan setiap tahun sebagai jaring pengaman di suatu wilayah. Upah minimum menjadi batas bawah nilai upah Pasal 24 ayat (1) PP 36/2021 menegaskan upah minimum hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun. Sementara upah bagi pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau… Lanjutkan membaca UMP & Uang Kompensasi
Hukum Pidana : Penipuan
Tindak Pidana Penipuan, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 378, yang berbunyi Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan… Lanjutkan membaca Hukum Pidana : Penipuan
Konsumen Jasa Keuangan
Tahun 2013, OJK menerbitkan Peraturan dengan nomor 1 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Peraturan ini didasari dari Pasal 31 Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Kalo kita baca dan simpulkan secara singkat, Peraturan ini sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen sebagaimana undang-undang perlindungan konsumen, karena ada penyebutan kata konsumen, meskipun secara… Lanjutkan membaca Konsumen Jasa Keuangan